Proyek Boediono di Ciliwung

Sungguh hebat sosok seorang Boediono, yang bisa memposisikan diri sebagai seorang pejabat yang bersih. Padahal tangan kotornya sudah merekayasa bailout Bank Century sehingga bisa menggelembungkan sampai Rp 6.7 triliun sebagai bancakan.

Citra tersebut pun terus dimunculkan dengan air muka tanpa berdosa dengan mengatasnamakan rakyat. Sekarang kita ingin lihat apa sih sebenarnya yang dikerjain Boediono selama jadi Wakil Presiden? Sumber berita dari Kantor Wapres mengindikasikan sebuah proyek besar yang sedang diincar Boediono.

Sebagai ekonom, dia yakin bahwa aset bernilai tinggi adalah properti. Terutama yang berlokasi di DKI Jakarta. Untuk itu, Wapres meluncurkan proyek untuk menguasai tanah seluas-luasnya. Strateginya pun pintar, yaitu dengan menguasai bantaran banjir Ciliwung di daerah Pengadegan, Kebon Baru dan Manggarai.

Di daerah tersebut sungai Ciliwung membelok seperti huruf U yang disebut meander, sehingga berfungsi ‘memanjangkan’ sungai untuk bisa menampung air lebih banyak, sehingga di daerah hilir tidak kebanjiran. Tetapi, daerah tersebut akan disodet sungainya oleh Boediono sehingga dapat mengkonversi lahan meander yang luas untuk kepentingan pribadinya. Tentunya dia tidak lupa untuk mengatasnamakan rakyat karena dia juga akan membangun kompleks properti termasuk di dalamnya Rusunawa.

Dengan sodetan di Pengadegan dan Kebon Baru, tentunya potensi banjir Ciliwung di daerah hilir akan semakin besar.

Begitu canggih, kasar, dan ganasnya seorang neolib seperti Boediono. Tetapi rakyat harus cepat bertindak supaya upaya manipulasi lahan seperti ini bisa dicegah dan dibatalkan.

Pemakzulan

Mencermati perkembangan politik di tanah air, tidak bisa menghiraukan hangatnya klimaks dari Pansus Century yang diselesaikan secara dramatis dengan menangnya kelompok C yang menganggap bahwa bailout Century adalah salah. Termasuk dalam kelompok C adalah Golkar, PDIP, PPP, PKS, Gerindra dan Hanura yang mengumpulkan 324 suara. Secara telak sudah mengalahkan kelompok A yang hanya mendapatkan 212 suara dari Demokrat, PKB dan PAN. Sementara 1 suara PKB membelot memilih C.

Yang perlu dicermati adalah bagaimana piawainya anggota DPR yang mengusung kelompok C dalam memainkan peran politiknya. Sementara Demokrat masih terlihat lugu dan tertatih=tatih serta dengan mudah dimainkan dalam arus permainan politik lawan. Yang paling jelas adalah dalam lobi Rapat Paripurna, dimana Demokrat secara bodohnya menerima saran dari PPP untuk mengajukan opsi AC, yang kemudian mengarah kepada 2x voting. Dua kali voting, yang pertama hanya memilih apakah AC akan digunakan atau tidak. Voting pertama ini dipakai oleh PPP untuk melihat perimbangan kekuatan, setelah terlihat bahwa C lebih kuat, maka PPP pun segera bermain untuk berpindah memilih C, sehingga kemenangan kelompok C semakin mantap dengan menguasai 61% suara.

Yang lebih menarik lagi, ternyata suara PAN pun masih benjol, karena ada 7 (tujuh) angota Fraksi PAN yang mangkir. Dan dengan mudah disinyalir bahwa anggota yang tidak hadir ini enggan melakukan kontroversi atau pembangkangan partai, karena PAN masih bersikukuh menjaga koalisi dengan Demokrat untuk memilih A. Padahal secara terbuka, Amien Rais mengajak untuk ke arah C. Besar kemungkinan, anggota DPR Fraksi PAN akan lebih mudah dilobi untuk memindahkan aspirasi politiknya.

Sekarang langkah selanjutnya adalah pemakzulan Presiden RI. Secara matematis hal ini bisa dilakukan, meski pun SBY masih menganggap bahwa pemakzulan masih jauh. Padahal ancaman pemakzulan sudah nyata dan terang benderang dengan kekalahan telak koalisi Demokrat yang sudah pecah di Rapat Paripurna DPR tanggal 3 Maret 2010. Sehingga SBY pun masih kukuh mempertahankan Boediono dan Sri Mulyani, padahal keduanya adalah titik paling lemah dalam percaturan politik sekarang ini. Langkah SBY ini akan mempermudah pihak lawan untuk menuntut pertanggungjawaban SBY karena permasalahan bailout Bank Century.

Dengan demikian, langkah pertama adalah langkah hukum yang menjadi amanat KPK, Jaksa Agung, dan Kepolisian di bawah pengawasan dari Tim Pengawas DPR akan menjadi lebih mudah. Besar kemungkinan langkah hukum ini mengarahkan terjadinya kesalahan dalam bailout Bank Century. 

Bila langkah hukum ini sudah tercapai, maka DPR akan memulai proses politik membawa ke Rapat Paripurna yang dengan kehadiran 2/3 (66%) dari seluruh anggota DPR. Dengan hasil voting Rapat Paripurna tanggal 3 Maret 2010 yang sudah menyihir 61%, maka akan dengan mudah mendatangkan 66%. Yang perlu dilakukan adalah memastikan seluruh anggota pro-pemakzulan untuk hadir, itu pun sudah 61%. Tambahan 5% didapatkan dari anggota yang belum hadir di tanggal 3 Maret, ini pun masih kurang sedikit. 66% akan dicapai bila PAN bisa berubah pendirian politiknya. Melihat gelagat PAN, proses perubahan politik ini akan terjadi dengan mudah. Proses politik di DPR pun kelihatannya akan lancar, meski pun Demokrat dan PKB memboikot dengan tidak hadir.

Selanjutnya adalah di Mahkamah Konstitusi, yang hanya bertugas menyetempel keputusan Rapat Paripurna DPR. Mahfud MD, kelihatannya juga ingin mengukir sejarah dengan menggusur Presiden. Sehingga Sidang Istimewa MPR bisa dilaksanakan dengan kehadiran 75% anggota. Sekali lagi, ini juga bukan hal sulit meski pun Demokrat dan PKB memboikot. Karena anggota DPR pro-pemakzulan ditambah dengan anggota DPD sudah memenuhi 75% kuorum. Dan saat itulah SBY turun tahta.